Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat, Wapres: Harus Diverifikasi Dahulu

Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.

Jumat, 10 Februari 2023 – 21:11 WIB

VIVA Nasional – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memberikan tanggapan mengenai Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan pada tahun 2022. Menurut Ma’ruf, laporan mengenai pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan perlu verifikasi terlebih dahulu.

“Harus diverifikasi dahulu, apa betul? Sebab masalah pembangunan tempat ibadah itu ada aturannya yang disepakati oleh majelis-majelis agama, yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Ada aturannya,” kata Wapres Ma’ruf Amin di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Ilustrasi agama dan keberagaman

Ilustrasi agama dan keberagaman

Photo :

  • Freepik: macrovector_official

Di akhir Januari 2023, Setara Institute merilis laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur di posisi pertama sebagai daerah dengan pelanggaran terbanyak. Setara Institute mencatat 34 peristiwa pelanggaran KBB di Provinsi Jawa Timur.

Peristiwa pelanggaran di Jawa Timur didominasi dengan penolakan ceramah sebanyak delapan peristiwa, penolakan pendirian tempat ibadah enam peristiwa, kebijakan diskriminatif sebanyak empat peristiwa, dan pelaporan penodaan agama tiga peristiwa.

“Kalau yang memenuhi aturan kemudian ada larangan, saya kira itu tidak betul. Kalau sudah memenuhi syaratnya, harus diizinkan, harus dibolehkan agama apa saja sama saja,” ungkap Wapres.

Akan tetapi, bila belum memenuhi syarat, kata Wapres, pendirian rumah ibadah juga tidak bisa dilakukan. “Oleh karena itu, laporan itu sebabnya apa? Apakah sudah dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga perlu dikaji, menurut saya perlu penjelasan,” tambah Wapres.

Halaman Selanjutnya

Wapres pun menegaskan tidak ada pelarangan pendirian rumah ibadah. “Jadi, kalau memang ada yang larangan tidak terpenuhi itu, berarti daerahnya tidak benar karena ada aturannya. Akan tetapi, kalau dia belum memenuhi syarat, lalu maksa, itu berarti yang maksa yang tidak benar, itu berarti harus diverifikasi,” kata Wapres.

img_title

Sumber: www.viva.co.id